Tags: ketahanan | Pangan | Swasembada

Dalam mengembangkan dan membangun ketahanan pangan diperlukan adanya kordinasi antar lintas sektor. Hal ini disampaikan oleh Dr. Tjuk Eko Hari Basuki Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kementerian Pertanian pada Lokakarya Nasional yang diadakan di Puri Begawan di Bogor.

Untuk mencapai sinergi antar lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan, maka kelembagaan ketahanan pangan sebagai wadah pengorganisasian sumber daya perlu diperkuat dan diberdayakan secara optimal. Pengoptimalkan peran pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota untuk memobilisasi peran aktif dinas terkait dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan suatu acuan bersama yang memuat konsep dan filosofi, kebijakan, strategi, hingga kegiatan operasional, serta peran masing masing pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola perekonomian dan sumberdayanya masing masing, tidak hanya memberi peluang yang lebih besar tetapi juga tantangan. Koordinasi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan otonomi daerah tersebut.

Indonesia mengalami kecukupan pangan secara agregat, namun kordinasi yang buruk dalam aliran pangan antar daerah surplus dan daerah defisit, akan membuat negara ini dalam permasalahan ketahanan pangan yang serius. Pengalaman mengajarkan bahwa ketidak amanan pangan akan memanaskan tensi politik yang pada akhirnya bisa membuat keresahan sosial.

“Hal inilah yang merupakan salah satu alasan pentingnya lokakarya ini, tidak hanya berupa seremonial tetapi diharapkan akan menjadi ajang diskusi yang baik bagi kebijakan yang terkait dengan ketahanan pangan,” ujarnya.

Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Kerjasama Internasional yang pada saat itu mewakili Menteri Pertanian Suswono menambahkan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Di samping itu ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi politik dan sosial budaya yang berkelanjutan.